OGAN ILIR, Onlinesriwijaya.com – Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir mendapat temuan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan.
Tak tanggung-tanggung temuan BPK ini sejumlah 38 Miliar yang wajib dikembalikan oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
Informasi yang dihimpun, seluruh pejabat dilingkungan Seketaris DPRD Ogan Ilir mengalami Tuntutan Ganti Rugi (TGR) termasuk 37 anggota DPRD dan tiga unsur pimpinan.
TGR yang sangat fantastis ini mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta, bahkan miliaran Rupiah, hingga ditotal-total temuan BPK ini sejumlah Rp38 Miliar.
Hingga saat ini, pihak Seketariat dan anggota DPRD Ogan Ilir sedang kasak kusuk untuk mengembalikan TGR ini, sampai-sampai ada pejabat dan anggota Dewan yang menjual aset.
“Mana kamu media ini, tidak ada yang berani buat berita TGR di Seketariat DPRD ini,” ujar Madi, tokoh pemuda di Ogan Ilir.
Menurutnya, hingga saat ini, dari Sekwan, Kabag, Kasubag yang ada di Seketariat DPRD Ogan Ilir, dan bahkan Anggota DPRD sedang pusing untuk mengembalikan TGR tersebut.
“Infonya ada pejabat dan anggota DPRD sampai-sampai jual aset membayar kelebihan bayar ini. Coba kamu gali dulu informasi ini, yang pasti TGR di Seketariat DPRD Ogan Ilir ini sebesar Rp38 Miliar,” tukasnya.
Terpisah, Unsur Pimpinan DPRD Ogan Ilir, Suharto dan Wahyudi Marwan menolak memberikan keterangan. “Langsung ke ibu Sekwan saja, karena yang lebih berwenang ibu Sekwan,” singkatnya.
Sementara itu, Sekwan DPRD Ogan Ilir Mukhsina saat dikonfirmasi membenarkan temuan BPK tersebut, menurutnya, bukan 38 M melainkan hanya Rp5,1 M.
“Kata siapa 38 M, itu mengada-ada, data dari mana, yang benar itu Rp,5,1 M dan itu sampai saat ini sudah ada yang setor,” ujarnya yang terlihat panik saat hendak diwawancarai.
Sekwan yang awalnya juga menolak untuk diwawancarai ini juga mengaku, bahwa temuan ini adalah kelebihan bayar. “Antara lain, dewan yang seharusnya 4-5 hari berangkat, itu 3 hari sudah pulang,” katanya.
Ditambahkannya, bahwa sudah 28 Anggota Dewan yang lunas. “Sedangkan sisanya 12 Anggota dewan sedang progres. Melalui inspektorat kami juga dimintai laporan tiap bulannya, untuk progres pengembalian,” tukasnya.(TIM)
