BANYUASIN – Dengan tema “Optimalisasi peran,fungsi dan Tugas BPK dan DPR dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara”BPK RI menyelegrakan kegitan sosialisasi agar terjalin komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan.
Kegiatan dilangsungkan di Gedung Geraha Sedulang Setudung,Komplek Perkantoran Pemakan Banyuasin.Kamis(20/10/22).
Kegiatan ini dihadiri anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H.Amro, M.Si, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CFrA, CSFA, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Andri Yogama, SE., MM, Ak., CSFA.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel Lydya Kurniawati Christyana, MM. Turut menghadiri kegiatan tersebut Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH, Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, SH, Sekda Banyuasin Dr HM. Senen Har, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Sukardi, Anggota Fraksi Partai Nasdem Banyuasin Kapten Daspini, Samsul, Asisten Staff Ahli dan Staff khusus, Para Kepala OPD Camat Se-kabupaten Banyuasin dan Kepala Desa Se-kabupaten Banyuasin.
Pada sambutan nya,atas nama pribadi Bupati Banyuasin H. Askolani mengucapkan selamat datang kepada Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CFrA, CSFA para narasumber beserta jajarannya.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, mengucapkan selamat datang dan mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang bekerja sama dengan DPR RI. Dengan menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini,” ucap Bupati.
Kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama yang tepat, tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara.
Lanjut Bupati Askolani, BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. BPK merupakan mitra lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK merupakan bagian dari cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
DPR juga merupakan lembaga negara sebagai fungsi legislatif memiliki tugas dalam urusan pengawasan keuangan negara dan daerah. Bersama-sama, BPK dan DPR merupakan lembaga negara yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan penggunaan uang rakyat agar dipergunakan dengan tepat sasaran dan tepat guna.
“Kabupaten Banyuasin telah menerima Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 11 kali berturut-turut. Raihan ini merupakan penilaian dari BPK Perwakilan Sumatera Selatan terhadap laporan hasil keuangan. Hal tersebut merupakan bukti dan komitmen kami di pemerintahan, serta buah dari kerja keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas kami bersama legislatif, eksekutif dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam menciptakan iklim keuangan yang transparan.”ungkap Askolani.
Masih dikatakan Askolani, seluruh keuangan negara adalah milik negara dan sedikit banyak berasal dari uang rakyat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk dikelola dan memberi manfaat kembali kepada masyarakat, untuk itu keuangan negara adalah semua yang menjadi hak atau menjadi kewajiban negara untuk mengelolanya.
“Kita berharap untuk terus memiliki komitmen yang tinggi dan bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. dimana kita meyakini bahwa suksesi dari penyelenggaraan pemerintah adalah berasal dari transparansi anggaran,” tuturnya.
“Karena jika transparansi keuangan berjalan dengan baik, maka pemerintah tersebut bisa dikatakan sukses, karena anggaran APBD pasti tepat sasaran. Dan ini merupakan tugas kita bersama, antara pemerintah dan fungsi pengawasan dari DPR,” sambung Bupati Askolani.
Editor:OS