BANYUASIN,OS – Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja terus dipacu oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng memimpin langsung rapat koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025. Rapat bertempat di Ruang Rapat Kantor Sekda Banyuasin. Rabu (18/02/2026)
Rapat digelar sebagai bentuk tanggung jawab administratif dan transparansi atas implementasi penggunaan anggaran serta pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat daerah.
Dalam arahanya, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng menjelaskan bahwa terdapat tiga instrumen laporan utama yang wajib disusun oleh pemerintah daerah, yakni LPPD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meski memiliki fungsi yang berbeda, ketiganya merupakan satu kesatuan integral dalam sistem pertanggungjawaban keuangan dan kinerja daerah.
Mengingat batas waktu penyampaian laporan adalah tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten Banyuasin menginstruksikan kepada seluruh jajaran, terutama para Kasubbag Perencanaan, untuk segera melengkapi data yang diperlukan.
“Tahun anggaran berakhir 31 Desember 2025, dan saat ini sudah memasuki Februari. Artinya, waktu yang tersisa kurang lebih hanya satu bulan lagi” ujar Sekda Erwin.
Berbeda dengan laporan lainnya, LPPD disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah diminta untuk memastikan setiap target kinerja tercatat dengan bukti yang valid.
Sekda Erwin juga menekankan bahwa pelaporan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bukti nyata atas kerja keras yang telah dilakukan. Penyusunan LPPD yang akurat dan tepat waktu diharapkan dapat mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuasin yang profesional dan akuntabel.
