BANYUASIN – Eksistensi Ormas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) tidak perlu dipertanyakan lagi, ormas Underbow Presiden Jokob widodo ini terus menulis sejarah kiprahnya di masyarakat.
Salah satunya DPD JPKP Kabupaten Banyuasin terus menyuarakan ketimpangan dan ketidak susuaian yang menurutnya terlalau berlebihan menimbulkan kesan pemborosan.
” Kami menilai ada pemborosan atau lebih pasnya diduga ada mark up belanja pakaian PNS pada Sekretariat Dewan Banyuasin anggaran tahun 2020,” kata Ketua DPD JPKP Banyuasin Indo Sapri saat dibincangi awak media di kantornya jl. reoseli kel. Pangkalan Balai. Minggu (4/4/2020).
Lanjut dia, kita akan datangi sekwan dengan membawa masyarakat untuk melihat langsung bagaimana bentuk baju yang menurut kami harganya sangat pantastis. tentu jika benar adanya hal itu sungguh menyayat hati masyarakat.
Ditengah pandemi covid-19, kita ketahui banyak orang berkais mengumpulkan beras sekedar makan menghidupi keluarga, begitu terbalik PNS di Sekwan membeli baju yangnya jutaan. imbuhnya.
“Ya kami pastikan dalam waktu dekan bersama masyarakat kami akan ke kantor dewan melihat langsung seperti apa baju harganya 1 juta lebih tersebut, perlu kita ketahui harga baju PNS bisa kita lihat melaui jual onloline yang paling mahal di harga 500 ribu sampai dengan 700 ribuan saja. Tegasnya.
Sementara Sekwan Banyuasin Adam Ibrahim menuturkan, tekait persoalan belanja baju bukan masa dirinya.
“Terimahkasih info, saya tidak bisa cerita banyak sebab bukan masa saya menjabat Sekwan,” tutupnya singkat lewat WhatsApp beberapa waktu lalu.
Rill/IWO Banyuasin.
